Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menyoroti bahwa rendahnya angka partisipasi sekolah di beberapa daerah bukan semata-mata karena kemalasan atau kurangnya fasilitas. Menurutnya, faktor sosial dan budaya juga memegang peran besar, terutama di wilayah-wilayah pesisir dan pedalaman.
Ia mencontohkan kondisi di wilayah Muara Muntai, Kutai Kartanegara. Di sana, banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan karena harus membantu orang tua bekerja. Akses ke sekolah yang jauh, minimnya transportasi, dan beban ekonomi keluarga menjadi hambatan utama.
“Rata-rata anak-anak di sana diminta membantu orang tuanya. Kalau sekolahnya jauh, orang tua keberatan. Ini juga bentuk tantangan yang perlu dicari jalan tengahnya,” kata Sarkowi saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim.
Sarkowi menjelaskan bahwa budaya masyarakat di daerah pesisir umumnya menempatkan anak sebagai bagian dari tenaga kerja keluarga, terutama di sektor nelayan atau pertanian. Anak yang berusia remaja kerap diajak orang tua bekerja, sehingga sulit untuk bersekolah apalagi jika jaraknya jauh.
“Kalau dia tinggal di desa dan sekolahnya di kota, harus kos. Sementara keluarga tidak siap. Mereka lebih baik anaknya di rumah bantu usaha,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan pembangunan pendidikan di wilayah seperti ini tidak bisa disamakan dengan kota. Pemerintah harus merancang model yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi sosial setempat. Ini termasuk mempertimbangkan pembukaan sekolah berbasis komunitas atau penyediaan transportasi khusus.
Sarkowi menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh gedung atau kurikulum, tetapi juga bagaimana sistem mampu merespons realitas sosial yang dihadapi oleh peserta didik dan keluarganya.
“Kalau kita paksakan semua pakai pendekatan standar, yang dirugikan justru anak-anak. Kita harus fleksibel. Pendidikan itu soal kemanusiaan juga,” tegasnya.
DPRD Kaltim mendorong agar Dinas Pendidikan dan pihak terkait lebih intens melakukan pemetaan sosial dan budaya sebelum menyusun program pendidikan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan tidak gagal di tengah jalan.









