Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menegaskan pentingnya mengalihkan fokus pembangunan dari eksploitasi sumber daya alam menuju penguatan sumber daya manusia (SDM). Ia menilai langkah ini sebagai strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan mendasar dalam memperkuat masa depan Kaltim.
Menurutnya, kendati Kaltim dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, kekayaan tersebut bersifat tidak terbarukan. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Transformasi ke SDM ini sangat penting, sebab IPM Kaltim harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Salah satu parameternya jelas pendidikan,” ujar Sarkowi.
Dalam konteks itu, ia turut menyoroti Program Gratispol, yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat. Namun, Sarkowi mengakui bahwa program ini tidak lepas dari tantangan teknis karena urusan perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Universitas itu kewenangan pusat, tapi yang kuliah ini rakyat Kaltim juga. Makanya dicari celah supaya tidak melanggar aturan,” jelasnya.
Untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum, nama program ini kemudian diubah menjadi bantuan pendidikan perguruan tinggi, agar tetap bisa dijalankan tanpa bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Namun di tengah antusiasme publik, Sarkowi menilai masih ada kesimpangsiuran informasi yang membuat masyarakat bingung soal program tersebut. Ia menyoroti lemahnya pola komunikasi pemerintah dalam menyosialisasikan Gratispol secara luas dan terbuka.
“Saya sudah bilang di RDP, informasi harus dibuka seluas-luasnya. Gencarkan sosialisasi, baik langsung atau lewat kanal digital. Ini hak publik,” tegasnya.
Terkait batasan penerima bantuan, ia menjelaskan bahwa hal itu berkaitan erat dengan kemampuan fiskal daerah. APBD Kaltim saat ini mengalami penurunan, dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, sehingga alokasi anggaran harus dibagi secara proporsional ke berbagai sektor strategis.
“Jalan kabupaten harus mulus, bantuan sosial tetap berjalan, lingkungan juga harus dirawat. Semuanya perlu biaya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tetap memberi ruang bagi program ini berjalan. Ia berharap kritik publik tetap disampaikan dalam koridor yang membangun, sembari mengawal jalannya kebijakan agar tetap sesuai tujuan.
“Jangan sampai belum jalan sudah gaduh. Bagus juga kalau ada perhatian, tapi mari beri kesempatan sambil tetap kita awasi,” pungkasnya.









