Samarinda – Realisasi program bantuan pendidikan tinggi yang sebelumnya dijadwalkan pada 2026, ternyata dimajukan lebih cepat. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, yang menyebut bahwa kebijakan tersebut dilakukan menyusul adanya instruksi langsung dari pemerintah pusat.
Menurut Sarkowi, program bantuan pendidikan tinggi sejatinya merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seharusnya baru masuk dalam tahap implementasi dua tahun lagi. Namun karena adanya intervensi melalui instruksi presiden dan gubernur, maka sebagian anggaran diputuskan untuk digeser agar program dapat dimulai lebih awal.
“Kalau secara tahapan, sebenarnya program gratis pol itu atau program bantuan pendidikan itu realisasinya tahun 2026 sesuai dengan tahapan HPBD. Tapi karena kemarin ada INPRES, ada INGUB ya, instruksi presiden untuk melakukan efisiensi dan dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran,” ujar Sarkowi.
Dengan adanya pergeseran tersebut, Pemprov Kaltim mulai menyalurkan bantuan pendidikan lebih awal dari yang direncanakan. Meski demikian, Sarkowi menegaskan bahwa percepatan ini tidak serta-merta membuat bantuan bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh kalangan.
“Sehingga kemudian kemarin ada beberapa yang digeser, sehingga program itu ada direalisasikan mulai tahun ini. Jadi malah lebih cepat, memang tidak maksimal,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa realisasi yang lebih cepat ini tetap harus diikuti dengan proses evaluasi, mengingat keterbatasan anggaran dan banyaknya sektor prioritas lain yang juga memerlukan perhatian pemerintah.
Sarkowi menyampaikan bahwa langkah percepatan ini merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat, namun tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu postur keuangan daerah secara keseluruhan.
