SANGATTA – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Prayunita Utami, menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif terkait proyeksi fiskal daerah tahun depan. Politikus Partai NasDem ini secara tegas mendesak pemerintah daerah untuk tidak mengendurkan gas pembangunan dan tetap melakukan akselerasi, kendati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diprediksi akan menghadapi tantangan kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2026.
Penegasan ini disampaikan Prayunita usai mengikuti rapat pembahasan anggaran, sebagai respons strategis terhadap dinamika keuangan yang menuntut adaptasi cepat dari pemerintah daerah. Menurutnya, pengurangan dana transfer bukanlah alasan untuk menunda program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Prayunita mengakui bahwa tantangan finansial tersebut memang menuntut adanya pergeseran strategi tata kelola keuangan menjadi jauh lebih disiplin dan efisien. Meski demikian, ia menyatakan optimismenya yang tinggi terhadap kemampuan pihak eksekutif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Optimisme ini didasarkan pada rekam jejak manajemen keuangan daerah yang dinilai sejauh ini sudah berjalan pada jalur yang tepat (on the track), baik dari sisi serapan maupun pelaporan.
“Kita harus bahu-membahu membangun daerah ini. Mengingat cakupan wilayah administrasi Kutai Timur yang sangat luas, mencakup 18 kecamatan dengan karakteristik geografis berbeda, tantangannya tentu sangat beragam dan kompleks,” ujar Prayunita. Ia menekankan bahwa disparitas antarwilayah hanya bisa dikurangi jika pembangunan infrastruktur terus digenjot tanpa henti.
Lebih lanjut, legislator perempuan ini menggarisbawahi krusialnya fungsi pengawasan kolaboratif pasca-pengesahan APBD 2026 nanti. Ia menyerukan sinergi segitiga antara eksekutif sebagai pelaksana, legislatif sebagai pengawas, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Keterlibatan aktif semua pihak dinilai vital untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan tepat sasaran dan meminimalisir potensi kebocoran atau penyimpangan anggaran.
Prayunita berharap, dengan strategi yang matang, APBD 2026 tetap dapat dieksekusi secara optimal untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi riil dan memastikan pemerataan kesejahteraan dapat dirasakan hingga ke seluruh pelosok desa di Kutai Timur.(Adv)









