Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menekankan pentingnya pemetaan dan pendataan lokal sebagai dasar pembangunan fasilitas pendidikan. Menurutnya, perencanaan sekolah tidak bisa hanya didasarkan pada proyeksi dari balik meja, tetapi harus menggambarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Ia mencontohkan proses pembangunan sekolah baru di Loa Tebu, Tenggarong, yang lahir dari aspirasi warga dan hasil pendataan langsung oleh RT setempat. Dari situ terungkap bahwa banyak anak yang sebelumnya tidak melanjutkan sekolah karena tidak lolos PPDB dan tidak memiliki alternatif lain.
“Kami data langsung dari RT yang sekitar situ. Ternyata lebih dari dua Rombongan Belajar (Rombel) sudah siap. Artinya memang kebutuhan sekolah baru itu nyata, bukan asumsi,” ujar Sarkowi di Gedung DPRD Kaltim.
Ia mengatakan, anak-anak yang sebelumnya putus sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri, kini antusias mendaftar kembali setelah tahu akan ada sekolah baru di dekat permukiman mereka. Ini menunjukkan bahwa data lapangan memegang kunci dalam merancang kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Yang tahun lalu nggak keterima di negeri, akhirnya nggak sekolah. Tapi begitu ada sekolah baru di desanya, langsung masuk. Ini bukti pentingnya dengar warga,” tambahnya.
Menurut Sarkowi, pelibatan RT, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dalam proses identifikasi kebutuhan sekolah harus dijadikan standar baru dalam perencanaan pendidikan. Dengan pendekatan partisipatif ini, pemerintah bisa mencegah pembangunan sekolah yang mubazir atau salah lokasi.
Ia juga menyinggung bahwa banyak rencana pembangunan gagal atau mangkrak karena tidak memperhitungkan realitas sosial, demografi, dan aksesibilitas wilayah. Pendekatan yang hanya berbasis angka tanpa membaca kondisi lapangan akan berisiko menyia-nyiakan anggaran.
“Jangan sampai sekolah dibangun tapi kosong karena tidak dibutuhkan, atau justru tidak dibangun di tempat yang benar-benar butuh. Itu kan ironi,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mendorong agar perencanaan pendidikan berbasis data mikro, langsung dari masyarakat. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran bisa berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan di Kalimantan Timur.









