Bontang – Wacana pembangunan jalan lingkar di Kota Bontang kembali menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang. Proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus membuka potensi ekonomi lokal yang selama ini belum optimal.
Rencana pembangunan jalan lingkar tersebut mencakup dua jalur utama, yakni penghubung Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan Bontang Kuala, serta jalur dari Selambai di Loktuan menuju kawasan Tanjung Limau. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar akses logistik, memudahkan mobilitas warga, serta menjadi pendukung utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah, menegaskan komitmennya untuk mendorong agar proyek ini segera masuk dalam dokumen RPJMD Kota Bontang.
“Kalau sudah tertuang dalam RPJMD, kami di DPRD provinsi bisa mengawal penganggarannya melalui Badan Anggaran. Ini penting supaya proyek ini tidak hanya jadi wacana,” katanya, pada Senin (19/5/2025).
Menurut Agusriansyah, meski Pemerintah Kota Bontang memiliki keterbatasan anggaran, hal ini bisa diatasi melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
“Jalan lingkar ini bukan sekadar solusi untuk transportasi, tapi juga motor penggerak peningkatan PAD. Potensi wisata Bontang sangat besar, namun PAD masih rendah. Akses jalan yang baik adalah kunci memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Kami optimis jalan lingkar ini akan membuka peluang kerja baru, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat daya saing Bontang di tingkat regional,” tegasnya.
Dinas PUPR Kota Bontang sendiri telah menyiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai langkah awal pelaksanaan proyek ini. Pembangunan membutuhkan pembebasan lahan sekitar 5,5 hektare dengan perkiraan anggaran mencapai Rp17 miliar. Jalan sepanjang 2,8 kilometer ini akan menghubungkan kawasan Tanjung Laut Indah dan Bontang Kuala.
Meski jadwal pembangunan belum ditetapkan, dukungan dari DPRD Kaltim diharapkan bisa mempercepat proses perencanaan lintas sektor serta membuka peluang pendanaan dari APBD provinsi. Pemerintah Kota Bontang menyambut baik dan menegaskan komitmennya untuk memasukkan proyek jalan lingkar ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah.
