Samarinda – Skema pelaksanaan program “Gratis Pol” yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Timur ternyata tidak seragam di semua perguruan tinggi. Perbedaan ini terjadi akibat otonomi kampus yang membuat masing-masing institusi menerapkan kebijakan pembiayaan yang berbeda.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menjelaskan bahwa perbedaan perlakuan terhadap mahasiswa penerima program “Gratis Pol” bergantung pada mekanisme administrasi kampus masing-masing. Beberapa kampus tetap meminta pembayaran di awal, lalu menggantinya setelah dana hibah dari pemerintah daerah cair. Sementara kampus lain memilih menunggu pencairan tanpa menarik biaya dari mahasiswa.
“Terus kebijakan perguruan tingginya macam-macam, ada yang di pembayaran awal dia harus bayar, seperti Unmul, dia harus bayar untuk mendapatkan NIM. Dia harus bayar, nanti begitu programnya gratis pol itu masuk, diganti, kembalikan duitnya,” kata Sarkowi.
Ia menyebut, kebijakan kampus yang berbeda-beda ini perlu dikoordinasikan agar tidak membingungkan mahasiswa dan orang tua. Oleh karena itu, percepatan pencairan dana dan sosialisasi yang jelas menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program ini.
“Ada juga perguruan tinggi lain yang dia menerapkan tanpa pembayaran, dibiarkan saja, nanti pembayarannya menunggu gratis pol-nya. Jadi itu kembali ke otonomi masing-masing perguruan tinggi,” ujarnya.
Sarkowi menambahkan, para rektor yang hadir dalam pertemuan dengan pemerintah juga menyampaikan berbagai masukan. Salah satunya terkait waktu pencairan anggaran hibah pendidikan yang diharapkan bisa mulai tersalurkan pada Juli hingga Agustus mendatang.
Dengan perbedaan teknis pelaksanaan di tiap kampus, ia menilai pelaksanaan program “Gratis Pol” di tahun ini sekaligus menjadi tahap uji coba yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Langkah ini lebih baik daripada menundanya sampai tahun depan. Sekarang dijalankan dulu, lalu kita evaluasi, sehingga tahun berikutnya kita sudah tahu apa saja kendala dan bagaimana penyempurnaannya,” tutupnya.
