DPRD Kalimantan Timur

Larangan Membakar Lahan Tak Disertai Solusi, DPRD Kaltim Soroti Kebijakan Pusat

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyatakan bahwa larangan membuka lahan dengan cara membakar tanpa penyediaan alat yang memadai hanya akan mempersulit petani. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan solusi konkret di lapangan, terutama alat dan fasilitas pendukung bagi petani.

“Kalau tidak boleh membakar, tapi alat tidak disediakan, bagaimana petani bisa mengelola lahannya, sewanya mahal, eksa mini saja bisa sampai Rp350 ribu per jam. Delapan jam kerja, bisa jutaan hanya untuk buka lahan,” ujar Guntur.

Ia menilai pendekatan pemerintah pusat terlalu sentralistik dan tidak memahami kondisi faktual yang dihadapi petani daerah. Kebijakan yang disamaratakan dinilai tidak relevan dengan realitas geografis dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur.

Guntur menyebut bahwa di beberapa wilayah Kalimantan Timur, seperti di kawasan pesisir dan pedalaman, sebagian besar petani tidak memiliki akses terhadap alat berat. Kondisi ini diperparah dengan minimnya perhatian terhadap kebutuhan spesifik tiap kelompok tani yang memiliki karakteristik tanah dan komoditas yang berbeda-beda.

Ia menambahkan bahwa peraturan yang melarang pembakaran lahan secara total sangat tidak berpihak kepada petani kecil. Di satu sisi, petani dilarang membuka lahan dengan api, namun di sisi lain tidak diberikan alat untuk bekerja secara mekanis.

“Padahal, masyarakat desa tidak mungkin mampu menyewa alat berat dengan biaya tinggi. Pemerintah pusat seharusnya memahami itu. Mereka tidak pernah turun langsung melihat bagaimana petani berjuang di lapangan,” ucapnya.

Guntur juga mendorong agar kebijakan pertanian, termasuk pengadaan alsintan, dikembalikan ke kewenangan daerah. Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih tahu kebutuhan petani masing-masing wilayah dan bisa memberikan solusi yang tepat.

“Kalau pemerintah benar-benar ingin petani maju dan produksi pangan meningkat, beri ruang ke daerah untuk menentukan sendiri kebutuhan petaninya. Jangan hanya melarang, tapi beri solusi yang adil dan nyata,” tutup Guntur.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *