Kutai Timur – Pagi itu, halaman Kantor Bupati Kutai Timur tak seperti biasanya. Tenda-tenda berdiri rapi, pengeras suara mengalun pelan, dan satu per satu pekerja berdatangan—sebagian masih berseragam, sebagian lainnya datang bersama keluarga. Mereka tak hanya membawa badan, tapi juga harapan: agar suara buruh benar-benar didengar, setidaknya sekali dalam setahun.
Hari itu, 1 Mei 2025, Kutim memperingati Hari Buruh Internasional dengan nuansa yang berbeda. Tak sekadar seremoni, acara ini dibuka dengan sambutan hangat dari Bupati Kutim, Mahyunadi, yang mengawali pidatonya bukan dengan statistik, tapi dengan empati.
“Kalau masih ada yang menjadikan PHI sebagai solusi terakhir, saya ikut membela. Minimal ongkos ke PHI, saya bantu,” katanya lantang, disambut tepuk tangan dan tawa kecil para hadirin.
Ucapan itu mungkin terdengar sederhana, namun bagi buruh, itu adalah tanda bahwa pemerintah tak hanya memantau dari jauh.
Mahyunadi tak berhenti sampai di situ. Ia bicara tentang pentingnya suara serikat buruh sebagai mata dan telinga pemerintah. Menurutnya, informasi soal hak cuti, status kerja, dan izin suami mendampingi istri melahirkan adalah hal yang harus disampaikan langsung oleh buruh agar pemerintah dapat bergerak cepat.
Di sisi lain, pemerintah juga sudah mengambil langkah konkret. Sejak 2022, Kutim punya Perda Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Aturannya jelas, yakni perusahaan wajib memprioritaskan 80 persen tenaga kerja lokal.
Mahyunadi berharap aturan ini bukan hanya jadi teks, tapi diterapkan di lapangan untuk mengurangi pengangguran dan memberi tempat bagi putra-putri daerah.
Perhatian juga diarahkan kepada para pekerja rentan—seperti petani sawit mandiri dan pengemudi ojek daring—yang sering luput dari perlindungan sosial.
Lewat program jaminan ketenagakerjaan, Pemkab Kutim menargetkan 150 ribu orang terlindungi. Hingga kini, sudah 74 ribu pekerja tercakup dan akan ditambah 18 ribu penerima manfaat lagi tahun ini.
“Asuransi ini harus bisa diraba, jangan hanya nyambung ke KTP,” tegas Mahyunadi, menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program.
Di tengah jalannya acara, suasana tetap cair. Ada hiburan ringan, pembagian doorprize, dan tawa-tawa kecil yang menyisip di antara kekhawatiran masa depan. Hadir pula perwakilan DPRD, perusahaan swasta, serta Forkopimda.
Bagi para buruh, hari itu menjadi satu dari sedikit momen dalam setahun di mana mereka merasa didengar, dihargai, dan disambut sebagai bagian penting dari roda pembangunan.
May Day di Kutim tahun ini tidak hanya tentang tuntutan. Ia adalah pertemuan, percakapan, dan pengakuan bahwa buruh adalah wajah dari kerja keras, dan kerja keras layak mendapat perlindungan. (SH)
