Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menanggapi mencuatnya kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ia menilai kasus tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem distribusi dan pengawasan, terutama untuk bantuan yang menyentuh langsung masyarakat kecil seperti petani.
Menurut Yenni, penyalahgunaan pupuk bersubsidi sangat disayangkan karena pupuk adalah salah satu kebutuhan pokok para petani. Ia menekankan bahwa niat awal pemerintah memberikan subsidi adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
“Pupuk subsidi itu tujuannya baik, untuk membantu petani. Tapi ketika disalahgunakan oleh oknum, ini menjadi tamparan keras bagi kita semua,” ucap Yenni.
Ia menyebutkan, akar dari persoalan ini bukan hanya sistem yang longgar, melainkan juga integritas individu yang terlibat dalam penyalurannya. Baginya, permasalahan korupsi sering kali kembali pada aspek moral dan tanggung jawab personal.
“Kalau bicara korupsi, saya melihat ini kembali ke manusianya. Sekuat apa pun sistemnya, kalau oknumnya punya niat curang, tetap saja akan terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Yenni meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pupuk subsidi. Termasuk di dalamnya penempatan SDM yang benar-benar kompeten dan bersih di posisi-posisi strategis.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai program bagus dari pusat justru rusak di lapangan hanya karena ulah segelintir orang,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau agar pengawasan diperkuat, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat. Yenni menilai keterlibatan petani sebagai penerima manfaat bisa menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan.
“Saya yakin, jika semua pihak dilibatkan, dari pemerintah, petani, hingga aparat penegak hukum, maka pengawasan akan lebih efektif. Jangan tunggu viral baru bertindak,” tuturnya.
Dengan penanganan yang serius dan pembenahan menyeluruh, Yenni berharap kasus ini menjadi yang terakhir dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar bantuan publik dikelola secara bertanggung jawab.









