Samarinda – Meski Kalimantan Timur (Kaltim) sudah menjalankan berbagai program efisiensi anggaran dan program populis seperti pendidikan dan kesehatan gratis, DPRD Kaltim menilai hal itu belum cukup untuk menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Perluasan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi kunci agar daerah tak terus berkutat pada persoalan klasik.
Peringatan itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin. Ia menyebut, tanpa percepatan penyelesaian masalah-masalah lama, program pembangunan hanya akan mengulang siklus yang sama dan stagnan.
“Rapat kerja dengan Pemprov Kaltim membahas percepatan penyelesaian masalah yang sudah lama menggantung. Kalau tidak dipercepat, maka persoalan lima tahun lalu tidak akan selesai dalam lima tahun ke depan,” ujar Husni.
Ia mengapresiasi langkah efisiensi yang sudah dilakukan pemerintah provinsi, terutama melalui program “Gratis Pol” dan “Just Pol” yang mendapat sambutan luas dari masyarakat. Namun, tanpa dukungan pendapatan daerah yang kuat, kebijakan semacam ini rentan berhenti di tengah jalan jika kondisi fiskal melemah.
“Gubernur sudah melakukan efisiensi besar-besaran lewat program gratis pol dan just pol. Tapi kalau tidak ada intensifikasi dan ekstensifikasi, maka PAD dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan juga akan sulit berkembang,” tegasnya.
Husni mengingatkan bahwa Kaltim masih terlalu bergantung pada sektor ekstraktif seperti tambang dan migas. Padahal, sektor primer seperti pertanian dan perikanan menyimpan potensi besar yang belum tergarap maksimal karena minimnya infrastruktur dan insentif dari pemerintah.
Menurutnya, langkah intensifikasi bisa dilakukan dengan mengoptimalkan sektor yang sudah berjalan, seperti memperbaiki irigasi, meningkatkan akses pasar, dan menyediakan pupuk serta bibit unggul. Sementara ekstensifikasi mencakup perluasan lahan produksi dan pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi daerah.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi Kalimantan Timur harus menjawab kebutuhan masa depan, terutama dalam konteks kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketahanan fiskal berbasis sektor riil dianggap penting agar Kaltim tidak bergantung sepenuhnya pada pusat.
“Kita perlu struktur ekonomi baru yang kuat dan berkelanjutan, agar ketika transfer pusat berkurang atau harga batu bara anjlok, program sosial seperti pendidikan dan kesehatan tetap bisa jalan,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kaltim pun berkomitmen mengawal agenda penguatan PAD agar kebijakan fiskal daerah mencerminkan keadilan dan keberlanjutan. Husni menekankan perlunya pengawasan yang ketat serta sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi memastikan program-program pembangunan membawa dampak nyata.









