Samarinda – Buruknya akses jalan menuju kawasan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) dan rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal memunculkan keprihatinan dari DPRD Kalimantan Timur. Di tengah geliat pertumbuhan KKT sebagai simpul logistik penting di Kaltim, dua persoalan ini dinilai menghambat pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut bahwa jalan rusak yang menjadi akses utama ke KKT telah menimbulkan kerugian ekonomi dan harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Tentu kami tidak tinggal diam. Jalan ini statusnya milik nasional, jadi kami siap bantu mendorong koordinasi dengan Balai Jalan agar segera diperbaiki,” ujar Firnadi, belum lama ini.
Selain infrastruktur, Firnadi juga mengkritisi minimnya keterlibatan SDM lokal dalam operasional KKT. Ia berharap perusahaan tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga ikut mengangkat kapasitas tenaga kerja lokal.
“Kami harap manajemen tidak hanya fokus pada operasional. SDM lokal perlu diberi ruang. Kalau bisa, mereka juga dibekali dengan sistem kerja dan teknologi mutakhir supaya kapasitasnya ikut naik,” tegasnya.
Meski begitu, Firnadi tetap mengapresiasi kontribusi KKT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, jika dilengkapi dengan fasilitas logistik yang memadai dan tata kelola yang adil, KKT berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi regional.
“Kami melihat perkembangan yang cukup signifikan. Jika ke depan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang logistik, tentu daya saingnya makin kuat,” lanjutnya.
DPRD melalui Komisi II menegaskan akan terus mengawal agar pengelolaan aset daerah seperti KKT berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, baik dari sisi pemerataan ekonomi maupun pembukaan lapangan kerja.
“Kami ingin pengelolaan aset daerah seperti ini benar-benar memberi manfaat maksimal. Tidak hanya dari sisi pendapatan, tapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan kesempatan kerja di daerah,” tutupnya.
