Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, melontarkan kritik tajam terhadap pola perbaikan jalan nasional di wilayah pedalaman, khususnya ruas Barong Tongkok, Kutai Barat. Menurutnya, pendekatan tambal sulam yang selama ini diterapkan justru memperburuk kondisi infrastruktur.
“Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Pola seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Ini karena perbaikannya setengah-setengah, bukan solusi jangka panjang,” ujar Ekti, baru-baru ini.
Ia mendesak pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mengganti strategi menjadi kontrak multiyears. Skema ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan perbaikan dilakukan bertahap tapi berkelanjutan, tanpa tergantung pada anggaran tahunan yang kerap terbatas.
Ekti mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan dana sekitar Rp900 miliar untuk penanganan ruas Barong Tongkok Mentiwan yang akan dimulai pertengahan 2025 hingga 2027. Namun, ia menekankan pentingnya kualitas dan keberlanjutan pekerjaan.
“Ruas ini vital. Satu-satunya jalur penghubung Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Tidak ada alternatif lain,” tegasnya.
Selain itu, Ekti juga mendorong agar sejumlah ruas lain seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1 Muara Gusi, hingga Muara Gusi Simpang Kalteng, bisa masuk dalam agenda perbaikan nasional. Meski begitu, fokus utama tetap pada penguatan jalur utama di pedalaman.
Ia berjanji akan terus mengawal proyek ini di tingkat provinsi dan mendesak perhatian serius dari pemerintah pusat. “Ini soal keadilan pembangunan. Jangan biarkan warga pedalaman terus terpinggirkan karena infrastruktur yang tak kunjung layak,” tutupnya.
