SANGATTA, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi NasDem, Edy Markus, menegaskan bahwa ketidakhadirannya dalam komposisi Badan Anggaran (Banggar) tidak akan melemahkan pengawalan aspirasi konstituen dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran mendatang. Edy mengklaim telah menerapkan strategi koordinasi internal fraksi yang ketat untuk memastikan usulan prioritas dari masyarakat tetap lolos dalam pembahasan final antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pengakuan ini disampaikan seiring dengan masuknya tahapan pembahasan anggaran ke fase paling krusial. Edy secara terbuka mengakui bahwa ia tidak duduk di alat kelengkapan dewan yang menjadi garda terdepan pembahasan anggaran tersebut. Namun, ia memastikan mekanisme politik di internal Fraksi NasDem berjalan optimal sebagai saluran aspirasi yang efektif.
Strategi yang digunakan adalah mewajibkan rekan sefraksinya yang berada di dalam komite anggaran untuk memperjuangkan aspirasi spesifik dari basis konstituen masing-masing.
“Saya sendiri tidak masuk dalam badan anggaran, tetapi kami dari Fraksi NasDem berkoordinasi erat dengan anggota fraksi yang ada di Banggar. Mereka memiliki mandat politik untuk mengamankan usulan kami,” tegas Edy.
Langkah taktis ini diambil menyusul rampungnya kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Edy menilai fase pembahasan detail di Banggar saat ini adalah titik paling krusial. Tanpa pengawalan ketat melalui instruksi fraksi, usulan pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi yang berasal dari kegiatan reses berisiko tinggi tereliminasi dalam proses rasionalisasi anggaran oleh TAPD.
Edy menekankan bahwa APBD adalah instrumen politik anggaran yang harus berdampak langsung. Oleh karena itu, Fraksi NasDem berkomitmen memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas birokrasi atau program seremonial semata.
(Adv)
