DPRD Kalimantan Timur

DPRD Tak Campuri Penunjukan Tim Ahli, Sarkowi Minta Publik Tak Berprasangka

Samarinda – Penunjukan sejumlah nama sebagai tim ahli Gubernur Kalimantan Timur menuai sorotan publik. Namun, DPRD Kaltim menilai polemik tersebut sebaiknya tidak diperbesar selama prosesnya masih berada dalam koridor hukum.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa pengangkatan tim ahli merupakan kewenangan penuh kepala daerah. Ia menekankan bahwa legislatif tidak memiliki kewajiban untuk turut campur dalam urusan yang menjadi hak prerogatif Gubernur.

“Kalau saya tidak mau masuk ke wilayah yang menjadi kewenangannya Gubernur. Soal memilih tim atau pakar, itu adalah hak prerogatif beliau,” kata Sarkowi.

Meski begitu, DPRD tetap memiliki peran dalam mengawasi hasil kerja dari tim tersebut. Jika kelak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan oleh tim ahli, barulah lembaga legislatif akan mengambil langkah lanjutan.

“Fungsi pengawasan baru bisa dijalankan setelah tim ini bekerja. Kalau nanti ada penyalahgunaan atau kebijakan yang menimbulkan persoalan, tentu kami akan bertindak,” jelasnya.

Sarkowi juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menghakimi individu yang ditunjuk hanya berdasarkan latar belakang atau opini yang belum bisa dibuktikan secara hukum.

“Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijaga. Jangan sampai kita berprasangka terhadap sesuatu yang belum terbukti,” tegasnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan tim ahli tersebut dapat menjalankan tugas sesuai mandat. Sementara itu, DPRD akan tetap melakukan pengawasan secara objektif dan proporsional.

“Beri mereka kesempatan dulu bekerja. Setelah itu, kita nilai bersama berdasarkan kinerjanya,” pungkasnya.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *