DPRD Kalimantan Timur

DPRD Pertanyakan Peran Satpol PP, Bangunan Ilegal di Aset Pemprov Dibiarkan Berdiri

Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menyoroti lemahnya fungsi pengawasan Satpol PP terhadap keberadaan bangunan ilegal di atas lahan milik pemerintah provinsi di Jalan Angklung, Samarinda. Sejumlah bangunan komersial, seperti kafe dan guesthouse, diketahui berdiri tanpa izin resmi di lokasi strategis tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyayangkan minimnya tindakan tegas dari aparat penegak Perda yang justru seolah membiarkan pelanggaran terang-terangan terjadi di depan mata mereka.

“Nanti kita undang seluruh pemilik-pemilik bangunan itu termasuk Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kota, dan Waspang. Tidak masuk di akal kalau mereka tidak tahu. Masa di depan matanya dibiarkan begitu,” ujar Jahidin.

Menurutnya, keberadaan bangunan dua lantai di atas tanah milik Pemprov merupakan pelanggaran serius. Ia menduga sebagian bangunan itu bahkan digunakan untuk kepentingan komersial, tanpa kontribusi apa pun bagi pemerintah daerah.

“Yang berdiri itu kafe, bangunan presentatif, ada kantor notaris, ada guesthouse. Itu lantai 2, Jadi nanti semua kita undang, kemudian kita dengan tegas minta supaya dikembalikannya ke posisi tanah pemerintah,” ungkapnya.

Jahidin menekankan bahwa DPRD, khususnya Fraksi PKB, akan terus mendorong pengembalian aset kepada pemerintah, sekaligus mendesak Satpol PP agar menjalankan tugas pengawasan secara maksimal.

“DPRD khususnya Fraksi PKB menuntut supaya itu dikembalikan ke pemerintah. Peruntukannya terserah pemerintah, tapi tidak boleh dikuasai individu tanpa dasar hukum,” lanjutnya.

Ia juga mewanti-wanti agar ke depan tidak ada lagi pembiaran terhadap pembangunan liar, yang bukan hanya melanggar hukum tetapi juga berisiko memicu klaim kepemilikan oleh pihak-pihak tertentu secara turun-temurun.

“Ketimbang dinikmati oleh orang-orang tertentu yang tidak tertutup kemungkinan dikomersialkan secara tuntemur. Ini yang kita cegah,” tegas Jahidin.

DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal proses ini sampai tuntas, termasuk membuka opsi penertiban paksa apabila pemilik bangunan tidak kooperatif.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *