Sangatta – Anggota DPRD Kutim, Hepnie Armansyah menyoroti terkait dengan perjalanan Dinas yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di luar daerah.
Seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat internal diantaranya rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Asistensi Anggaran, Radalok dan berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan di berbagai daerah terutama Samarinda dan Balikpapan.
Ia menanyakan, banyaknya rapat internal yang hanya melibatkan dari lingkungan Pemkab Kutim saja harus mengadakan kegiatan diluar daerah. Lain halnya dengan Bimtek, karena bisa terkait dengan pihak ke tiga sebagai penyelenggara.
“Kalau Bimtek, bisa jasa diluar, karena terkait dengan pihak ketiga. Tapi kalau memang bisa dilakukan di Kutim, di Kutim saja. Hanya saja, kalau untuk rapat-rapat antara SKPD atau internal lingkungan Pemkab Kutim, untuk apa. Atau mungkin ini salah satu cara serap anggaran yang besar ini kali ya,” ujar Hepnie, Kamis (13/7/2023).
Ia juga membandingkan dengan kegiatan internal DPRD selalu rapat di Kantor. Namun kalau di pemerintah melakukannya di luar Kutim.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Joni mengakui sempat menerima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mempertanyakan masifnya perjalanan dinas yang dilakukan OPD keluar daerah dengan berbagai alasan. Namun pihaknya tidak bisa menjawab karena DPRD tidak diberitahu.
“Kami didatangani LSM, pertanyakan banyaknnya perjalanann dinas yang dilakukan OPD keluar Kutim. Tapi saya tidak bisa jawab, karena kami tidak tau. Tapi ini nanti akan kami pertanyakan pada pemerintah, dalam waktu dekat ini,” bebernya.ADV
