DPRD Kutim

DPRD Kutim Desak Perusahaan Terapkan Kuota 80 Persen Tenaga Kerja Lokal

Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur segera menjalankan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) tentang proporsi tenaga kerja, yang mewajibkan komposisi 80 persen pekerja lokal dan 20 persen pekerja dari luar daerah.

Desakan tersebut disampaikan Yusri untuk memastikan perusahaan memberikan prioritas kepada masyarakat tempatan dalam proses rekrutmen. Ia menegaskan bahwa keberadaan investasi harus memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam menekan angka pengangguran di daerah penghasil sumber daya alam tersebut.

Menurut Yusri, implementasi Perda wajib dilakukan tanpa penundaan. Ia menyebut regulasi itu telah menjadi landasan hukum yang jelas sehingga perusahaan tidak memiliki alasan untuk mengabaikannya. “Perusahaan harus terapkan Perda 80 pekerja lokal dan luar 20 persen. Itu wajib. Penerapan harus segera kita lakukan,” ujarnya kepada media.

Yusri menambahkan bahwa DPRD Kutim terus melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, ia menilai upaya legislatif tidak akan cukup tanpa dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai eksekutor kebijakan.

Ia meminta pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau lembaga khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan kuota tenaga kerja. Menurutnya, keberadaan lembaga pengawas diperlukan agar pelaksanaan perda berjalan konsisten serta memberikan kepastian bagi warga yang mencari peluang kerja.

Yusri menilai bahwa tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas dari pemerintah daerah, perusahaan berpotensi mengabaikan aturan tersebut. Ia mengingatkan bahwa kehilangan kesempatan kerja bagi warga lokal dapat menciptakan ketimpangan dan menghambat pemerataan manfaat pembangunan.

Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan implementasi aturan berjalan efektif. Menurutnya, sosialisasi dan pengawasan harus dilakukan secara beriringan agar hak masyarakat terlindungi dan perusahaan semakin disiplin dalam mematuhi ketentuan daerah.

Ia berharap langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong pemerataan kesempatan kerja dan memastikan kehadiran perusahaan membawa dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (Adv)

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *