DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Tegaskan Komitmen Awasi Pungutan di Sekolah, Soroti Kasus di Loa Janan

Samarinda – Kasus dugaan pungutan liar di SMP Negeri Loa Janan, Kutai Kartanegara, menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Laporan dari sejumlah orang tua siswa asal Tenggarong menyebutkan adanya permintaan pembayaran saat proses pendaftaran ke sekolah negeri tersebut.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa praktik pungutan tanpa dasar hukum jelas merupakan pelanggaran. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat untuk memastikan dunia pendidikan tetap bersih dari praktik semacam itu.

“Jika memang terjadi pungutan yang tidak sah, itu sudah melanggar aturan. Harus segera ditangani,” tegas Sarkowi.

Meski pendidikan tingkat SMP berada di bawah kewenangan kabupaten, DPRD Kaltim tetap merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyuarakan keluhan masyarakat, terutama bila menyangkut hak dasar seperti akses pendidikan.

“Kalaupun ada pungutan, harus melalui komite sekolah dan tidak boleh menjadi syarat mutlak. Jangan sampai ada siswa yang tak bisa sekolah hanya karena tak mampu membayar,” lanjutnya.

Sarkowi menyatakan DPRD akan terus memperluas ruang evaluasi terhadap program pendidikan di daerah, termasuk kesiapan pemerintah dalam menjalankan program prioritas. Ia membuka kemungkinan evaluasi sewaktu-waktu jika ada laporan penting dari masyarakat.

“Evaluasi bisa kita lakukan dalam dua minggu, enam bulan, atau kapan saja jika dibutuhkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltim juga tengah mencermati pelaksanaan program unggulan pemerintah seperti GratisPol dan Jospol yang menjadi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Sarkowi menegaskan pentingnya pengawasan agar manfaat dari program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita beri ruang dulu agar pemerintah menjalankan programnya. Baru setelah itu kita evaluasi. Itu wajar dalam proses kebijakan publik,” jelasnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kaltim akan terus mengacu pada dokumen pertanggungjawaban seperti LKPJ, Peraturan Gubernur, dan hasil audit BPK untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

“Setiap informasi dari masyarakat sangat penting. Maka kami ajak warga untuk tidak ragu menyampaikan laporan,” pungkasnya.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *