Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong keberhasilan program pendidikan gratis “Gratispol”. Namun di balik kebijakan yang populis ini, ada kekhawatiran bahwa perhatian terhadap kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan bisa terabaikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari kebijakan biaya gratis, tetapi juga harus menyentuh aspek kesejahteraan guru serta fasilitas penunjang belajar-mengajar.
“Jangan sampai program Gratispol membuat kita lalai terhadap kualitas guru dan sarana-prasarana. Kualitas pendidikan itu tidak hanya soal mindset, tetapi juga tentang kelayakan hidup guru,” ujarnya usai, Rapur ke-19 pada Rabu (17/06/2025).
Menurutnya, kualitas seorang pendidik sangat berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraannya. Pemerintah tidak bisa berharap banyak pada peningkatan mutu tenaga pengajar tanpa upaya nyata dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
“Salah satu cara meningkatkan kualitas guru adalah dengan meningkatkan kelayakan hidupnya. Insentif harus diperhatikan agar mereka mampu mengembangkan diri,” tambahnya.
Darlis juga menyoroti keberadaan guru-guru honorer yang selama ini tetap mengajar meski tidak masuk dalam skema P3K. Ia menilai, mereka tetap layak mendapatkan perhatian dan insentif yang memadai dari pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa tutup mata. Mereka tetap mengisi ruang-ruang pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Pemerintah harus sanggup menggaji mereka karena kenyataannya mereka nyata-nyata mengajar,” jelas Darlis.
Ia menutup pernyataannya dengan mendorong pemerintah memperbaiki sistem pendataan guru di Kalimantan Timur yang selama ini kerap menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan. “Seringkali akar persoalan ada pada database. Ini yang perlu segera dibenahi agar kebijakan tepat sasaran,” pungkasnya.
