Samarinda – Banjir yang kerap melanda Kalimantan Timur tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat. Persoalan ini dianggap perlu ditangani dengan strategi jangka panjang dan pendekatan multimetode yang melibatkan banyak sektor.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sulasih, menilai bahwa penanganan banjir tak bisa dilakukan secara instan. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk merancang upaya bertahap yang disesuaikan dengan karakteristik daerah rawan banjir.
“Terkait banjir ini, kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini, setidaknya tidak secara langsung, tapi dilakukan secara bertahap menggunakan berbagai macam trik-trik dan metode yang sekiranya diperlukan untuk mengantisipasi banjir tersebut,” ujar Sulasih.
Ia menjelaskan bahwa akar persoalan banjir di Kaltim tidak sederhana. Selain faktor curah hujan ekstrem, kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang rusak, alih fungsi lahan, dan sistem drainase yang buruk memperparah situasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah terintegrasi yang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat.
Sulasih menyarankan berbagai metode teknis seperti pembangunan bendungan mini (check dam), normalisasi sungai, perbaikan drainase, hingga peningkatan kapasitas resapan air di wilayah hulu. Edukasi kepada masyarakat soal konservasi lingkungan pun disebut tak kalah penting.
Menurutnya, penanganan banjir harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang daerah. Tanpa visi jangka panjang, kebijakan yang diambil akan selalu bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Ia juga mendorong pemerintah untuk belajar dari daerah-daerah lain yang telah berhasil mengurangi risiko banjir dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas seperti gerakan bersih sungai, pembangunan tanggul sederhana, dan program padat karya dinilai mampu memberikan dampak langsung di lapangan.
“Banjir ini menyentuh banyak aspek kehidupan, dari ekonomi sampai kesehatan. Maka jangan lagi tangani dengan cara biasa. Harus ada sistem yang kuat, terencana, dan melibatkan semua pihak,” pungkasnya.
