DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Gelar Rapur Ke-15 Bahas Ranperda RPJMD 2025-2029 dan Tata Tertib DPRD

Samarinda – DPRD Provinsi Kaltim menggelar rapat paripurna ke-15 dengan agenda penting, yakni penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) di luar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2025, serta penyampaian nota penjelasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2029. Selain itu, juga dibahas persetujuan Ranperda tentang Tata Tertib DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Sekdaprov Sri Mulyani.

Hasanuddin menjelaskan, Ranperda RPJMD 2025-2029 merupakan rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Propemperda. Hal ini sesuai Pasal 24 Perda Provinsi Kaltim Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah, yang mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, Gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan Ranperda di luar jadwal Propemperda.

“Karena itu, penyusunan dokumen dan pembentukan Ranperda RPJMD dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hasanuddin.

Ia menambahkan, RPJMD ini disusun sebagai dukungan terhadap pencapaian cita-cita nasional yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, dengan memperhatikan semangat otonomi daerah dan kearifan lokal. RPJMD juga menjadi pedoman pembangunan daerah lima tahun ke depan, yang merinci visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

“RPJMD memiliki posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah, sebagai panduan pembangunan sekaligus alat evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Hasanuddin menegaskan, tanpa RPJMD, pembangunan daerah kehilangan arah dan ukuran keberhasilan yang jelas. RPJMD Kaltim 2025-2029 diharapkan menjadi sarana efektif dalam mewujudkan visi “Kaltim Sejahtera 2045” dan “Indonesia Emas 2045,” sebagai bagian dari tujuan jangka panjang daerah dan nasional.

“Harapan kita, Ranperda ini dapat segera dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Ranperda RPJMD pada rapat paripurna mendatang,” jelasnya.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *