Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna lanjutan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Rapat berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, dipimpin Wakil Ketua Ekti Imanuel bersama Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Dari pihak eksekutif hadir Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyatno, Rabu (11/6/2025).
Fraksi Golkar menjadi yang pertama menyampaikan pandangan. Melalui juru bicaranya, Syarifatul Sya’diah, Golkar menilai penyusunan RPJMD sebagai proses strategis untuk arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyoroti enam misi utama pembangunan, termasuk penguatan SDM dan pelestarian lingkungan.
“Tujuan pembangunan ini diturunkan ke dalam 10 sasaran dan 64 program prioritas,” ujar Syarifatul.
Ia juga menyoroti dua program unggulan, GratisPol (pendidikan gratis dan berkualitas) serta JosPol (jaringan sosial politik untuk kesejahteraan masyarakat), yang dinilai bisa mendorong transformasi sosial dan ekonomi di Kaltim.
“Kita berharap RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi panduan konkret pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Gerindra, lewat juru bicara Akhmed Reza Fachlevi, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga IKN. Sementara Fraksi PDI Perjuangan, melalui Hartono Basuki, mengingatkan agar prinsip pemerataan pembangunan antarwilayah tetap dijaga secara konsisten.
Dari Fraksi PKB, Sulasih menekankan perhatian pada sektor pendidikan dan ekonomi berbasis potensi lokal. Sedangkan Abdul Giaz dari Fraksi PAN–NasDem menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan penganggaran. Fraksi PKS melalui La Ode Nassir meminta agar reformasi birokrasi mendapat prioritas. Terakhir, Fraksi Demokrat–PPP lewat Nurhadi Saputra berharap kesinambungan program-program prioritas tetap dipertahankan.
