Samarinda – Proses pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) maupun unit-unit usaha baru di bawahnya, menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo, tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada mekanisme yang harus dipenuhi, terutama menyangkut izin dan regulasi dari pemerintah pusat.
Menurutnya, banyak pihak yang mengira bahwa daerah bisa langsung mendirikan perusahaan baru tanpa melewati prosedur. Padahal, untuk usaha-usaha tertentu, terlebih yang bersinggungan dengan layanan publik, tetap harus ada proses pelaporan dan persetujuan ke kementerian terkait.
“Kalau pendirian itu, ya izinnya ke pemerintah pusat. Kalau diizinkan, ya silakan. Pemerintah daerah juga bisa bikin lewat BUMD,” jelas Sigit Wibowo.
Ia mencontohkan bagaimana proses bertahap kerap menjadi pilihan yang lebih aman dan realistis. Dalam dunia pendidikan, misalnya, banyak lembaga dimulai dari bentuk sekolah tinggi atau akademi, sebelum berkembang menjadi universitas atau institut yang mandiri secara kelembagaan.
“Sama seperti pendirian universitas. Dari sekolah tinggi dulu, lalu berkembang jadi universitas. Begitu juga dengan BUMD atau BUMG, bisa dimulai kecil dulu,” katanya.
Sigit menyarankan agar unit-unit usaha baru yang masih dalam tahap awal sebaiknya menempel dulu ke BUMD induk yang sudah ada. Dengan begitu, proses operasional bisa dimulai lebih cepat tanpa harus menunggu terbentuknya struktur perusahaan baru dari awal.
“Nanti kalau sudah bisa berjalan sendiri, dilepas. Kita juga bisa bikin sendiri kalau nggak nempel ke mana-mana. Tapi kalau sudah ada tempatnya, kenapa nggak dimanfaatkan dulu,” tambahnya.
Menurutnya, pendekatan ini bukan hanya efisien, tapi juga membuka peluang untuk menguji kelayakan usaha di tahap awal. Jika dinilai potensial, maka perusahaan bisa dikembangkan menjadi entitas sendiri, dengan legalitas penuh dan struktur organisasi yang utuh.
