DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Dorong Perusda Terlibat Atasi Pendangkalan Sungai Mahakam

Samarinda – Kondisi Sungai Mahakam yang kian dangkal akibat sedimentasi menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dewan mendorong pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda dalam pengelolaan transportasi air dan program normalisasi sungai.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan selama ini pengelolaan alur Sungai Mahakam masih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun menurutnya, melibatkan Perusda dapat menjadi jalan keluar agar daerah ikut menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas sungai.

“Transportasi air masih menjadi kewenangan pusat, terutama alur Sungai Mahakam yang dikelola oleh KSOP. Tapi kami berharap ada peran BUMD atau Perusda dalam pengelolaan ini,” kata Guntur.

Ia mengutip contoh dari wilayah lain yang sukses melibatkan BUMD dalam pengelolaan sungai, seperti di Sungai Barito. Keterlibatan BUMD, menurutnya, mampu memberikan pemasukan bagi daerah dan memperkuat fungsi pengawasan.

“Contohnya di Sungai Barito, di mana BUMD dilibatkan. Kita harap hal serupa bisa terjadi di Mahakam. Terlebih sekarang sungai itu menghadapi pendangkalan yang serius akibat abrasi,” ujarnya.

Guntur yang pernah menjabat di DPRD kabupaten juga mengingatkan bahwa laju sedimentasi Mahakam cukup signifikan. Ia menyebutkan pendangkalan bisa mencapai lima sentimeter setiap tahun, namun pengerukan nyaris tidak pernah dilakukan secara rutin.

“Berdasarkan kajian saat saya masih di DPRD kabupaten dulu, pendangkalan rata-rata lima sentimeter per tahun, Padahal pengerukan jarang dilakukan. Kami mendorong agar Perusda bisa dilibatkan dalam normalisasi Sungai,” katanya.

Ia menekankan bahwa pelibatan Perusda akan memberi manfaat ganda. Selain potensi pemasukan daerah melalui retribusi atau bagi hasil, daerah juga bisa lebih cepat merespons persoalan sungai yang sering terhambat urusan kewenangan antarinstansi.

“Kalau bisa dikeruk sampai muara, maka air hujan dan limpahan dari hulu akan cepat mengalir. Ini bisa mengurangi risiko banjir,” ucapnya.

Lebih jauh, Guntur menilai saatnya pemerintah daerah diberi ruang lebih besar dalam mengelola sumber daya air yang strategis seperti Mahakam. Menurutnya, otonomi yang kuat akan membuat penanganan masalah lebih adaptif dan tepat sasaran.

“Kalau ada Perusda yang dilibatkan, kita bisa lebih cepat bertindak, Kadang masyarakat tidak tahu siapa yang berwenang. Mereka hanya tahu jembatan rusak dan ingin diperbaiki,” tegas Guntur

Dengan pengelolaan yang berpihak pada daerah, ia berharap potensi besar dari transportasi sungai tidak terus mengalir ke pusat, tetapi bisa memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar Mahakam.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *