Samarinda – Kasus tambang ilegal di kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Timur. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan lintas komisi bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait, para legislator menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, Kamis (10/7/2025).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menegaskan pentingnya membongkar keterlibatan aktor intelektual dan pemodal yang berada di balik aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia menilai penanganan yang hanya menyasar operator alat berat adalah bentuk penegakan hukum yang setengah hati.
“Jangan satu tersangka, Pak. Petunjuknya banyak. Ada pihak yang memang tidak menambang langsung, tapi memberi ruang terjadinya kejahatan. Ini harus ditelusuri,” tegas Jahidin.
Menurutnya, keberadaan orang-orang yang menentukan lokasi penambangan, hingga pemodal yang menggerakkan operasi tambang, merupakan bagian dari jaringan yang harus dibongkar tuntas.
“Operator memang bagian penting, tapi jangan lupa ada yang menentukan lokasi dan ada pemodal. Mereka ini yang seharusnya dikejar,” lanjutnya.
Jahidin menyebut pengambilalihan kasus oleh Polda Kaltim merupakan langkah tepat, namun ia mengingatkan agar Gakkum KLHK tetap dilibatkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Koordinasi antara lembaga penegak hukum dinilai penting agar proses penyidikan berjalan transparan dan komprehensif.
Ia juga meminta agar DPRD Kaltim ikut aktif memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas. Menurut Jahidin, kejahatan lingkungan semacam ini bukan hanya merusak kawasan konservasi, tetapi juga mencoreng wibawa dunia pendidikan dan menciptakan preseden buruk jika dibiarkan tanpa hukuman setimpal bagi pelaku utamanya.









