DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Desak Bongkar Bangunan Ilegal di Aset Pemprov Jalan Angklung

Samarinda – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti penyalahgunaan lahan milik pemerintah provinsi di kawasan Jalan Angklung, Samarinda. Sejumlah bangunan komersial diketahui berdiri tanpa izin di atas aset negara yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang seluruh instansi terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), termasuk para pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah seluas sekitar 30 meter × 150 meter tersebut.

“Semua pihak instansi terkait kita undang RDP, termasuk pemilik-pemilik dari 14 bangunan itu. Sekedar informasi bahwa keberadaan kantor lurah itu ada pinjam pakai ke BPKD, jadi itu sah untuk menempati, termasuk Sekretariat Persatuan Haji Indonesia Kota Samarinda dan HMI. Itu sah peminjam pakaiannya dari pemerintah provinsi,” ujar Jahidin.

Menurutnya, yang menjadi masalah bukanlah peminjam resmi, tetapi pihak-pihak yang menduduki lahan secara ilegal dan membangun gedung bertingkat tanpa izin. Ia menyoroti adanya kafe, guesthouse, hingga kantor notaris yang berdiri permanen di lokasi tersebut.

“Yang kita permasalahkan, yang menduduki secara ilegal itu. Dan saya kira kita bisa lihat, di situ ada bangunan yang bakal lantai dua. Bagaimana kalau tanah pemerintah dibangun bangunan lantai 2,” tegasnya.

Jahidin juga mempertanyakan sikap aparat penegak Perda seperti Satpol PP Provinsi dan Kota Samarinda yang dianggap membiarkan pelanggaran itu terjadi begitu saja tanpa penertiban.

“Tidak masuk di akal kalau mereka tidak tahu. Masa di depan matanya dibiarkan begitu,” tambahnya.

Ia menilai bahwa lahan milik pemerintah provinsi semestinya digunakan untuk mendukung fasilitas publik. Ia bahkan mengusulkan agar lokasi tersebut dijadikan sarana pendidikan atau kantor bagi OPD yang belum memiliki gedung representatif.

“Saya kira masih banyak OPD-OPD kita yang belum punya kantor yang presentatif. Kalau perlu dibangun tempat Pendidikan seprti SMA, SLTA. Yang memang SLTA itu kan adalah kewenangan daripada pemerintah provinsi,” ungkap Jahidin.
Ia juga mengingatkan bahwa jika bangunan ilegal terus dibiarkan, maka dikhawatirkan nantinya akan diklaim sebagai warisan oleh ahli waris penghuni saat ini, sehingga aset negara bisa berpindah tangan secara tidak sah ke pihak individu.

“Apabila ahli-ahli warisnya nanti sudah meninggal, mereka yang menempati dianggap bahwa itu warisan orang tuanya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan aset temporal itu bisa diambil alih masyarakat,” pungkasnya.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *