DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Bentuk Pansus, Dorong Penuntasan Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul

Samarinda – Penanganan tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), DPRD bertekad mengusut tuntas aktivitas tambang tanpa izin yang merusak kawasan konservasi tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons atas lambannya proses hukum terhadap kasus yang telah lama menjadi sorotan publik. DPRD menilai perlu ada tindakan tegas dan koordinasi lintas sektor untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terus terjadi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan tiga komisi sekaligus sesuai bidangnya masing-masing.

“Komisi I itu kita harapkan akan konsen kepada penegakan hukumnya. Komisi III akan konsen dari sektor pertambangan karena memang kewenangannya komisi. Nah Komisi IV itu terkait dengan sektor lingkungannya,” jelas Sarkowi.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam membongkar praktik tambang ilegal, yang tak hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam keberlanjutan kawasan hutan pendidikan. Karena itu, sejumlah instansi dan pemangku kepentingan akan dihadirkan dalam rapat Pansus.

“Polda akan kita panggil, juga dari Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak Unmul, serta Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, akan kita undang semua,” tegasnya.

Sarkowi menekankan bahwa Pansus akan membuka ruang pengawasan yang transparan. Dengan begitu, publik bisa mengikuti perkembangan penanganan kasus ini secara terbuka.

“Kita harapkan nanti bisa ada penegakan hukum di sektor pertambangan yang nyata telah berdampak merusak lingkungan,” tambahnya.

Ia berharap, kerja Pansus nantinya tak sekadar berhenti pada penyelidikan administratif, tapi benar-benar mampu mendorong penindakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Termasuk merancang langkah pemulihan atas kerusakan ekosistem yang telah ditimbulkan.

Dengan langkah ini, DPRD Kaltim ingin memastikan bahwa kawasan hutan pendidikan tetap terjaga dan fungsi ekologisnya tidak terus dikorbankan oleh kepentingan tambang yang tak bertanggung jawab.

“Nanti sama-sama kita saksikan proses dan tahapnya sudah sampai di mana,” pungkas Sarkowi.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *