DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Akui Keterbatasan Anggaran, Gratis Pol Baru Berlaku untuk Semester Awal

Samarinda – Program bantuan pendidikan “Gratis Pol” di Kalimantan Timur resmi berjalan tahun 2025, namun implementasinya masih terbatas. DPRD Kaltim menyebut, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa program ini hanya mencakup mahasiswa baru dan semester awal.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk membiayai UKT mahasiswa di tahun 2025 berasal dari refocusing dana pendidikan yang sebelumnya dialokasikan untuk beasiswa reguler.

“APBD yang sudah diketok sebelumnya direfokusing oleh pemerintah provinsi menjadi pembayaran UKT. Jadi dananya sangat terbatas, hanya bisa untuk semester satu,” kata Darlis Pattalongi.

Ia menambahkan bahwa sebetulnya pelaksanaan ideal program “Gratis Pol” baru akan benar-benar maksimal di tahun 2026, ketika perencanaan anggaran dilakukan langsung oleh pemerintahan yang sekarang. Tahun 2025 dianggap sebagai masa transisi yang belum optimal.

“Kalau mau jujur, program ini seharusnya baru bisa dijalankan di 2026. Tapi karena ada dana beasiswa yang bisa dialihkan, maka tahun ini bisa dimulai, meskipun terbatas,” jelasnya.

Keterbatasan itu juga terlihat dari adanya batas maksimum UKT yang bisa ditanggung pemerintah. Hal ini diambil agar cakupan program tetap bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa, meski dengan jumlah pembiayaan yang lebih terkendali.

DPRD, menurut Darlis, memahami ekspektasi masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Namun ia meminta publik dapat memaklumi kondisi fiskal pemerintah yang belum memungkinkan untuk pembiayaan penuh di tahun pertama pelaksanaan.

“Kami mohon masyarakat bisa memaklumi. Ini program baru dan dijalankan dengan anggaran terbatas. Mudah-mudahan tahun depan cakupannya bisa lebih luas,” harapnya.

Darlis menegaskan bahwa pihaknya di Komisi IV akan terus mendorong agar dukungan anggaran terhadap sektor pendidikan, termasuk UKT, ditingkatkan di APBD 2026. DPRD juga mengusulkan agar ke depan program ini diperkuat dalam bentuk regulasi daerah agar lebih berkelanjutan.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *