DPRD Kalimantan Timur

Damayanti Ingatkan Program Gratispol Harus Didukung SDM Pendidikan dan Kesehatan yang Memadai

Samarinda – Program pendidikan gratis atau yang dikenal dengan Gratispol dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan kesiapan tenaga pendidik dan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, dalam pandangan fraksinya terhadap kebijakan pendidikan Pemprov Kaltim.

Menurut Damayanti, program unggulan seperti Gratispol memang patut diapresiasi, tetapi dalam pelaksanaannya harus disokong oleh keberadaan guru dan tenaga kesehatan yang memadai. Tanpa SDM yang cukup dan berkualitas, program tersebut berisiko tidak efektif dan hanya menjadi kebijakan simbolik.

“Kalau kita bicara tentang Gratispol, lalu sarana-prasarananya memadai, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya manusianya, baik tenaga pendidik maupun kesehatannya tidak memadai, itu akan sia-sia saja,” ujar Damayanti.

Ia menyebut bahwa saat ini banyak guru dan tenaga kesehatan yang memasuki masa pensiun, namun belum ada pemetaan dan langkah konkret dari pemerintah untuk menggantinya secara merata di seluruh daerah. Situasi ini, menurutnya, bisa menghambat layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

“Banyak guru-guru kita yang mulai pensiun, dan juga tenaga kesehatan yang juga mulai kurang. Ini yang harus jadi catatan bersama,” tegasnya.

Damayanti menambahkan, semangat pemerataan pendidikan dan kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari pembangunan fisik semata. Kehadiran guru dan tenaga medis yang kompeten harus menjadi indikator utama keberhasilan program pelayanan publik seperti Gratispol.

Ia menegaskan, jika pemerintah serius ingin membangun sumber daya manusia unggul di Kalimantan Timur, maka investasi terhadap tenaga kerja pendidikan dan kesehatan harus dimasukkan dalam prioritas utama dalam RPJMD maupun perencanaan tahunan.

“Gratispol jangan sampai hanya jadi slogan. Harus dibarengi dengan kehadiran guru, perawat, dan tenaga medis yang benar-benar cukup di lapangan,” imbuhnya.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Damayanti mendesak pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan distribusi SDM, agar pelayanan publik tidak timpang dan bisa menjangkau seluruh wilayah secara adil dan proporsional.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *