DPRD Kalimantan Timur

Daerah UHC Harus Diberi Insentif dalam Skema Gratispol Kesehatan

Samarinda – Program Gratispol Kesehatan yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai masih perlu disempurnakan, khususnya dalam bentuk dukungan nyata kepada kabupaten/kota yang telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

Menurutnya, keberhasilan daerah dalam memberikan layanan BPJS gratis secara menyeluruh patut diberi apresiasi berupa reward anggaran, agar semangat pelayanan publik tetap terjaga dan menjadi contoh bagi daerah lain.

“Seperti Kutai Timur dan Bontang, mereka sudah mencapai UHC dengan membiayai BPJS masyarakatnya secara penuh. Kutim bahkan mengalokasikan sekitar 35 miliar rupiah per tahun untuk ini. Ini perlu diberi reward, bukan dibiarkan berjalan sendiri,” ujarnya.

Agusriansyah menambahkan, bentuk reward bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalnya dalam bentuk bantuan alat kesehatan, pembangunan infrastruktur rumah sakit, atau pengadaan ambulans dan instalasi pengolahan limbah (IPAL) medis.

Ia mencontohkan RS Sangkulirang di Kutai Timur yang sudah mendapatkan bantuan ambulans, namun masih membutuhkan tambahan alat medis dan fasilitas sanitasi yang layak. Menurutnya, keberpihakan Pemprov terhadap daerah yang sudah berkomitmen tinggi seperti ini harus diperkuat secara nyata.

“Ini bukan soal hadiah, tapi bentuk keberpihakan anggaran. Kalau mereka sudah menanggung beban besar untuk kesehatan warganya, Pemprov harus hadir untuk memperkuat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa program Gratispol bukan berarti seluruh biaya ditanggung Pemprov, melainkan mendorong kabupaten/kota agar mandiri mencapai standar pelayanan minimal. Karena itu, daerah yang berhasil memenuhi target UHC harus diapresiasi, sementara daerah lain diberi dorongan agar bisa menyusul.

“Gratispol Kesehatan bukan berarti semuanya digratiskan oleh Pemprov. Justru ini jadi instrumen mendorong kabupaten/kota mencapai UHC. Kalau sudah tercapai, jangan dibiarkan. Harus ada perhatian lanjutan,” jelasnya.

Agusriansyah juga menekankan pentingnya monitoring dan pelaporan rutin dari daerah, agar Pemprov punya data jelas untuk menentukan bentuk insentif yang tepat dan berkelanjutan dalam skema Gratispol.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *