Sangatta – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar mengaku kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim serta DPRD saat ini mulai membaik.
Dengan belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga hal buruk mulai ditingalkan. Tak hanya pemerintah, DPRD pun ikut memetik pelajaran dari masa lalu agar tidak terjadi hal serupa.
“Pemerintah mulai melakukan perbaikan termasuk di DPRD. Masalah lalu, itu dijadikan pelajaran, agar tidak kembali terjadi. Jadi bukan hanya pemerintah, DPRD juga menarik pengalaman dari yang lalu-lau sehingga mulai berubah, yang buruk-buruk itu ditinggalkan semua,” kata Asti saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Senin (3/7/2023)
Lebih lanjut, karena Anggaran APBD Kutim bertambah besar, sehingga pekerjaan manjadi besar. Tentu membuat teknis pelaksanaan akan berbeda dibanding saat APBD masih kecil. Sebab pelaksanaan itu masalah teknis.
“Apalagi, sekarang ini sudah menggunakan Sistim Informasih Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga semua lebih hati-hati. Lebih tertib, karena semua terpantau,” bebernya.
Meskipun, realisasi pelaksanaan anggaran tahun ini agak lambat, namun itu hanya masalah teknis, yang DPRD juga harus pertanyakan ke pemerintah. Sebab mereka yang tau teknis pelaksanaanya, namun mungkin ini bagian dari kehati-hatian mereka.
Sementara diketahui, di APBD tahun 2022, Pemerintah Kutim kembali menerima opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada hal, dua tahun berturut-turut sebelumnya hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).ADV
