Sangatta – Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kutim ada sekitar 1.138 koperasi yang terdaftar dan yang tersebar di seluruh wilayah.
Dari jumlah tersebut, hanya ada 100 koperasi yang di nyatakan sehat, dan 600 tidak bisa di lacak keberadaanya serta statusnya.
Selain itu, secara umum koperasi yang beroperasi di dominasi simpan pinjam, yang disusul koperasi sektor Kelapa Sawit.
“ Dinas Koperasi dan UKM Kutim harus memperketat pengawasan terhadap koperasi yang ada di Kutim,” ujar Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman.
Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, sebab di khawatirkan hanya akan menguntungkan segelintir pengurus koperasi.
Di luar itu, Faizal juga mempertanyakan terkait 61 anggota Koperasi Kombeng Lestari yang menuntut hak pembagian plasma yang tertunda selama kurang lebih lima tahun.
“Memang semangat awal berdirinya koperasi adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat, khusunya pengurus dan anggota koperasi,” tegasnya.
Faizal juga menegaskan ada beberapa koperasi yang selama tiga tahun tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan itu tidak terdeteksi oleh dinas terkait.
Ia meminta evaluasi dari dinas terkait untuk mengabil langkah tegas. Dirinya juga berharap tidak ada masyarakat yang mengeluhkan terkait hal ini.
“Dinas Koperasi dan UKM ini harusnya membuat sistem yang bisa mengawasi aktivitas koperasi-koperasi yang ada di Kutim,” jelasnya.
Sebab jika nanti terjadi permasalahan bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan. Selain pendampingan, dinas terkait juga harus ambil langkah tegas.
Jika ada Koperasi tidak RAT akan diberikan sanksi, mulai dari surat teguran, peringatan tertulis, tidak diberikannya sertifikat nomor induk koperasi (NIK), hingga pembubaran koperasi.









