DPRD Kalimantan Timur

Balikpapan Krisis Air, DPRD Kaltim Dorong Penyelesaian Sumber Air Sungai Wain

Samarinda – Kondisi Kota Balikpapan saat ini menghadapi tantangan kekurangan air bersih karena keterbatasan sumber air yang tersedia. Dengan demikian, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan tidak terus bergantung pada sumber yang sudah tak memadai.

Damayanti mengungkapkan bahwa saat ini Balikpapan termasuk dalam kategori daerah yang mengalami defisit pasokan air bersih. Ketersediaan air tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan perkembangan infrastruktur kota. Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan perlu penanganan lebih serius, terutama dari pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air.

“Kota Balikpapan ini termasuk daerah yang kekurangan air karena memang sisi lain sumber airnya itu kan sangat terbatas,” ujar Damayanti.

Ia menekankan bahwa salah satu solusi jangka menengah yang bisa segera diupayakan adalah pengoptimalan Sungai Wain sebagai sumber air baku. Sungai tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, namun hingga kini belum bisa difungsikan maksimal karena terganjal berbagai hambatan regulasi dan teknis.

“Kita mendorong mudah-mudahan pemerintah provinsi segera menyelesaikan keberadaan sungai Wain. Itu kan salah satu sumber air,” tambahnya.

Sayangnya, Sungai Wain berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga pemanfaatannya terhalang oleh ketentuan perizinan yang ketat. Situasi ini menuntut adanya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, agar solusi tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak terus dirugikan.

“Lagi-lagi kita terkendala bahwasannya itu adalah pusat perizinannya kan karena hutan lindung ya, masuk ke dalam hutan lindung. Nah ini kan agak repot, padahal disitu bisa menjadi bagian dari sumber air untuk masyarakat di kota Balikpapan,” jelasnya.

Ia memahami kekhawatiran sebagian pihak terkait potensi kerusakan lingkungan jika kawasan hutan dibuka untuk keperluan infrastruktur air. Namun menurutnya, hal tersebut tetap dapat disiasati dengan pendekatan yang seimbang, tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

“Nanti mungkin kita akan cari solusi terbaiknya bagaimana masyarakat kebutuhan air ini kan kebutuhan dasar ya bisa terpenuhi,” tutupnya.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *