Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyoroti belum berjalannya pembangunan Jembatan Telen yang menjadi proyek tahun jamak, meski kabar di masyarakat menyebutkan konstruksinya hampir rampung.
Anggota DPRD Kutim, Bahcok Riandi, menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan rencana reses ke daerah pemilihan (dapil) tiga yang meliputi Kecamatan Telen, Kombeng, dan Muara Wahau. Ia menegaskan akan menggelar reses di masing-masing kecamatan pada satu titik desa sesuai wilayah pemilihannya.
Menurut Bahcok, persoalan utama yang terus muncul setiap kali pelaksanaan reses adalah buruknya kondisi jalan, terutama di Kecamatan Telen. Ia menyebut masih banyak jalan antar desa yang belum terhubung, sementara sejumlah jembatan belum diselesaikan sehingga warga masih mengandalkan kapal feri untuk mobilitas.
Bahcok juga menyinggung beredarnya video yang menyebut Jembatan Telen hampir rampung. Ia menilai informasi itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah melakukan pengecekan, ia menemukan bahwa proyek yang dikerjakan dengan skema anggaran tahun jamak tersebut belum menunjukkan aktivitas berarti.
“Setelah video itu beredar, saya langsung cek ke lokasi. Ternyata belum ada kegiatan. Bahkan tanda-tanda kelanjutan proyek juga tidak tampak, padahal waktu pekerjaan tinggal sebulan lagi,” ujarnya.
Bahcok menegaskan DPRD akan segera melakukan monitoring usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk memastikan kondisi dan progres pembangunan di lapangan. Ia menilai keterlambatan ini berpotensi menghambat akses masyarakat dan memperpanjang ketergantungan terhadap moda penyeberangan sementara.
Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan proyek tahun jamak tengah berlangsung. Karena itu, ia berharap Jembatan Telen kembali dimasukkan sebagai proyek lanjutan agar penyelesaiannya dapat diteruskan pada periode berikutnya. Menurutnya, proyek yang belum tuntas tidak boleh ditinggalkan begitu saja karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan.
Bahcok menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan, khususnya di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses. Ia meminta agar pemerintah memastikan kelanjutan proyek demi mencegah pemborosan anggaran dan menghindari kekecewaan masyarakat terhadap program yang tidak selesai. (Adv)
