Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan di wilayahnya. Program ini menjadi salah satu program prioritas yang diinisiasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutim untuk memastikan pekerja di sektor nonformal memperoleh jaminan sosial yang layak.
Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menjelaskan bahwa sasaran utama program ini adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti buruh tani, nelayan, hingga pengemudi ojek online. Mereka kini mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Para pekerja rentan, mulai dari buruh tani, nelayan, sampai ojek online, saat ini telah memperoleh perlindungan. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau bahkan risiko meninggal dunia, mereka dijamin,” ujar Roma.
Program perlindungan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam skema ini, peserta yang terdaftar akan memperoleh santunan hingga Rp40 juta yang diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia akibat risiko kerja. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
Roma menambahkan bahwa program tersebut telah diimplementasikan di sejumlah kecamatan dan mendapatkan respons yang cukup baik dari masyarakat. Banyak pekerja nonformal yang merasa lebih tenang karena kini memiliki jaminan perlindungan yang sebelumnya belum mereka rasakan.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi pekerja kecil yang merasa sendirian ketika menghadapi risiko dalam pekerjaannya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan peserta secara bertahap, agar seluruh pekerja rentan di Kutai Timur dapat memperoleh perlindungan yang sama. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi bentuk kehadiran pemerintah, tetapi juga upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi para pekerja di sektor informal.ADV
