Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menegaskan pentingnya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak maupun mengurus perizinan. Ia mengingatkan agar instansi teknis tidak memperumit proses pelayanan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan transparan.
Menurutnya, meskipun sistem pembayaran saat ini sudah cukup modern dan bisa dilakukan secara daring, masih banyak hambatan administratif yang dirasakan masyarakat di lapangan. Salah satunya adalah proses balik nama kendaraan atau pembayaran pajak lima tahunan yang terkadang mensyaratkan dokumen asli yang sulit didapatkan.
“Kalau KTP asli pemilik sebelumnya tidak ada, ya jangan dipersulit. Data kita kan lengkap. Masa pemerintah nggak punya data, Ini kan lucu. Masyarakat mau bayar pajak tapi malah dihalangi,” ujar Sigit.
Ia mencontohkan kasus ketika kendaraan dijual ke showroom dan kemudian berpindah tangan lagi. Dalam kondisi ini, pemilik baru sulit mendapatkan KTP asli pemilik awal. Akibatnya, proses balik nama menjadi terhambat dan kewajiban pajak pun tertunda.
Sigit juga menyoroti pentingnya sinergi dengan kepolisian dan lembaga terkait dalam memverifikasi data agar masyarakat tidak menjadi korban dari sistem yang kaku. Ia menegaskan bahwa sistem digital seharusnya mampu melacak riwayat kepemilikan kendaraan tanpa harus bergantung pada dokumen fisik semata.
“Kalau pemerintah serius mau menambah pendapatan daerah dari pajak, ya jangan halangi niat baik warga. Jangan sampai niat membayar justru dihadang oleh birokrasi yang berbelit,” tegasnya.
Selain pajak, Sigit turut menyinggung soal perizinan tambang rakyat seperti galian C yang dinilainya juga masih sulit diakses meski sudah menjadi kewenangan provinsi. Ia menilai, jika proses izin dipersulit, masyarakat akan memilih menambang secara ilegal, dan negara akan kehilangan potensi pendapatan.
