Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Gratispol dan Jospol. Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat, program-program unggulan ini rawan tumpang tindih dan tidak efektif di lapangan.
Agusriansyah mengungkapkan bahwa dalam rapat Pansus RPJMD, muncul persoalan terkait tumpang tindih program antarlevel pemerintah, seperti antara Gratispol tingkat provinsi dengan program Kutim Tuntas di Kutai Timur. Hal semacam ini, menurutnya, harus segera dikoordinasikan secara detail agar tidak membingungkan masyarakat.
“Misalnya di satu sisi Pemprov membayar UKT mahasiswa lewat Gratispol, tapi di sisi lain Kutim Tuntas membiayai biaya hidup mereka. Nah, kalau tak disinkronkan, bisa saja terjadi duplikasi atau malah kekosongan bantuan,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar Pemprov membentuk forum koordinasi reguler dengan kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi, menyusun pembagian peran, dan menetapkan batas-batas kewenangan secara tegas. Tujuannya, agar program berjalan efisien dan tepat sasaran.
Tak hanya pada sektor pendidikan, Agusriansyah juga menyinggung hal serupa di bidang kesehatan. Ia menyebut ada daerah yang sudah mengalokasikan anggaran besar untuk BPJS masyarakatnya, sementara Pemprov juga hadir dengan skema Gratispol Kesehatan. Ini, menurutnya, perlu pendekatan kolaboratif.
“Bukan siapa yang paling banyak bantu, tapi bagaimana agar tidak ada masyarakat yang tercecer karena kelemahan koordinasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi aplikasi dan sistem pencatatan penerima manfaat, agar tidak ada klaim ganda maupun data yang tumpang tindih antarinstansi. Ini juga penting agar proses anggaran berjalan akuntabel.
“Kita dukung semua programnya, tapi manajemen pelaksanaannya harus satu arah. Jangan masing-masing jalan sendiri. Ini soal efektivitas anggaran juga,” tutupnya.
