Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mendorong lahirnya regulasi atau peraturan daerah (perda) khusus yang memberikan perlindungan dan penguatan terhadap sektor pertanian. Ia menilai sektor ini kerap tidak mendapatkan prioritas dalam penganggaran karena tidak memiliki alokasi wajib seperti pendidikan atau kesehatan.
Menurut Ekti, alokasi anggaran untuk pertanian sangat tergantung pada komitmen kepala daerah. Tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah menganggarkan secara khusus untuk sektor ini, sehingga kerap kali sektor pertanian hanya menjadi pelengkap dalam perencanaan pembangunan.
“Pendidikan itu 20 persen, kesehatan 10 persen, keduanya diatur dalam undang-undang. Tapi pertanian tidak ada. Jadi ini sangat tergantung kepala daerah. Kadang dapat perhatian, kadang tidak,” ujar Ekti Imanuel.
Ia menilai perlu adanya regulasi daerah yang mengatur perlindungan dan dukungan terhadap pertanian secara lebih konkret. Regulasi itu bisa berupa peraturan daerah yang mengamanatkan alokasi anggaran minimal atau program prioritas bagi pertanian dan petani lokal.
“Saya ingin kita bisa merancang aturan yang memperkuat sektor pertanian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau tidak kita dorong sekarang, pertanian akan terus tertinggal,” tegasnya.
Sebagai contoh, Ekti menyebut bahwa beberapa daerah di Jawa sudah mulai menerapkan kebijakan serupa, di mana sektor pertanian mendapat perlindungan hukum dalam bentuk regulasi lokal. Ia berharap Kaltim bisa mengadopsi langkah yang sama untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung petani daerah.
“Kita bisa belajar dari daerah lain. Di Jawa Tengah misalnya, sudah ada regulasi semacam itu. Kenapa tidak kita coba juga di Kalimantan Timur, Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Ia menutup dengan harapan agar usulan ini bisa menjadi perhatian eksekutif dan segera masuk dalam pembahasan bersama DPRD. Menurutnya, penguatan sektor pertanian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan wilayah dan kemandirian pangan daerah.
