Samarinda – Distribusi pupuk bersubsidi yang dikendalikan pemerintah pusat kembali menuai sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menilai bahwa kebijakan pupuk nasional terlalu disamaratakan, sehingga kerap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani di daerah.
“Sekarang pupuk dari pusat sudah ada mereknya. Kalau diturunkan Urea ke kelompok tani yang tidak memakai Urea, lalu mau diapakan pupuk itu? Tidak bisa dibuang, tidak bisa digunakan. Ini terjadi karena pusat tidak tahu kebutuhan lapangan,” kata Guntur.
Ia menjelaskan bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik tanah yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan jenis pupuk yang sesuai. Di Kalimantan Timur, misalnya, banyak lahan dengan kadar asam tinggi yang membutuhkan kapur, bukan jenis pupuk standar yang biasa dikirim dari pusat.
Menurut Guntur, kondisi ini hanya bisa dipahami jika kebijakan pertanian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dengan kedekatan langsung kepada kelompok tani, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dinilai lebih mampu menyusun kebutuhan pertanian yang akurat dan efektif.
Guntur menambahkan bahwa pengawasan pun menjadi lemah jika semua diatur dari pusat. Pemerintah daerah kesulitan melakukan koreksi karena produk yang diterima sudah ditentukan sebelumnya. Akibatnya, petani sering menerima pupuk yang tidak sesuai kebutuhan.
“Kalau kebutuhan ditentukan dari bawah, pengawasan juga jadi lebih mudah. Kita bisa tegur langsung, kita bisa sesuaikan. Tapi kalau semua dari pusat, kita hanya bisa terima,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketidaksesuaian pupuk tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tapi juga mengganggu produktivitas lahan. Jika dibiarkan, dampaknya akan sangat besar bagi ketahanan pangan daerah.
“Petani itu tahu apa yang dibutuhkan tanamannya. Pemerintah pusat harusnya belajar dari lapangan, bukan memaksakan solusi dari belakang meja,” pungkas Guntur.
