Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti lambannya penanganan kasus penyerobotan lahan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman oleh salah satu perusahaan tambang. Lembaga legislatif ini mendorong agar data dan langkah penyidikan antara Gakkum KLHK dan Polda Kaltim segera disinkronkan demi mempercepat penegakan hukum.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim dengan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, perbedaan pendekatan kedua lembaga ini telah memengaruhi kecepatan penanganan perkara.
“Polda memang infrastrukturnya lebih lengkap, makanya lebih cepat menetapkan tersangka. Sementara Gakkum lebih luas cakupannya, tapi mungkin terkendala sarana penyidikan,” kata Darlis.
Sebelumnya, Polda Kaltim telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Namun, di sisi lain, Gakkum KLHK menemukan lima ekskavator yang diduga beroperasi secara ilegal, serta lima orang saksi yang dinilai memiliki potensi kuat menjadi tersangka. Hingga kini, belum ada kejelasan status hukum terhadap temuan tersebut.
DPRD Kaltim menilai data yang dimiliki Gakkum sangat penting dan seharusnya digunakan sebagai bahan konkret dalam memperluas proses penyidikan oleh Polda Kaltim, bukan hanya menjadi pertimbangan administratif.
“Kami ingin data Gakkum itu menjadi database resmi Polda, supaya proses penegakan hukumnya bisa diperluas,” ujarnya.
Darlis juga mengingatkan bahwa terlalu berisiko jika penanganan kasus ini berhenti hanya pada satu orang tersangka, sementara bukti keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak sudah terang benderang. Menurutnya, membuka jaringan kasus hingga ke akarnya akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan perkara ini secara serius. Mereka bahkan telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum untuk memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan secara transparan, objektif, dan tanpa intervensi.
