DPRD Kalimantan Timur

Syarifatul Ungkap Bantuan Pendidikan Tak Bisa Full, Kita Harus Realistis

Samarinda – Program bantuan pendidikan tinggi Gratispol mendapat perhatian khusus dalam pembahasan RPJMD bersama DPRD Kaltim. Anggota Komisi III DPRD, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak bisa lepas dari realitas fiskal daerah. Menurutnya, semua kebijakan harus berjalan seiring dengan kemampuan keuangan pemerintah provinsi.

Syarifatul menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang masih mempertanyakan mengapa bantuan pendidikan tidak sepenuhnya menanggung semua biaya kuliah. Padahal, kata dia, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama. Pemerintah juga memiliki kewajiban lain yang tidak kalah penting, seperti sektor kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

“Kita juga mengingat bahwa yang dibangunkan bukan cuma pendidikan. Ada infrastruktur, ada kesehatan, ada sosial. Ini semua juga harus menjadi perhatian, dan anggaran kita ada batasnya,” kata Syarifatul Rabu (09/07/2025)

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan batas maksimal bantuan pendidikan untuk memastikan distribusi yang adil. Rata-rata bantuan ditetapkan sebesar Rp5 juta per mahasiswa, yang sudah melalui proses validasi dan kajian teknis.

“Batas atasnya ini hasil dari penelitian dan verifikasi. Rata-rata Rp5 juta itu sudah meng-cover semua kok. Hanya beberapa jurusan yang tidak tercakup penuh, seperti kedokteran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syarifatul menjelaskan bahwa di beberapa program studi dengan biaya tinggi seperti kedokteran, biaya bisa mencapai Rp15 juta atau lebih. Namun, bantuan tetap diberikan secara proporsional, dan jika ada biaya yang sangat tinggi, kemungkinan besar itu ditanggung oleh mahasiswa dari keluarga mampu.

“Kalau ada yang sampai Rp20 juta, biasanya itu memang anak dari keluarga mampu. Tapi kita tetap bantu, semampu anggaran kita,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat memahami bahwa gratispol adalah langkah progresif, namun tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi agar bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran dan berkeadilan.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *