Samarinda – Program bantuan pendidikan tinggi yang dikenal dengan sebutan “Gratispol” ternyata tidak direalisasikan secara penuh seperti yang dibayangkan masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, yang menjelaskan bahwa program tersebut merupakan turunan dari janji kampanye, namun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Menurut Sarkowi, awalnya konsep Gratispol memang mengarah pada pembebasan biaya pendidikan secara menyeluruh. Namun dalam perkembangannya, kenyataan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah memaksa adanya penyesuaian terhadap janji tersebut.
“Kalau ada yang berpendapat bahwa katanya gratis pol tapi tidak full, bisa jadi memang benar. Dan sesungguhnya kan begitu, gratispol itu adalah realisasi dari janji gubernur pada saat kampanye,” kata Sarkowi.
Ia menambahkan bahwa sejak awal keinginan untuk mewujudkan pendidikan tinggi secara gratis telah ada. Namun pelaksanaannya terganjal oleh pertimbangan realistis terhadap kondisi keuangan provinsi. Bila dipaksakan tanpa syarat dan batas, maka program itu dikhawatirkan justru tidak berjalan optimal.
“Konsepnya memang awalnya ingin gratis full, tetapi dalam perkembangannya disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita. Apakah uang kita cukup kalau semuanya tanpa persyaratan, tanpa batas dipenuhi secara gratis, Ternyata faktanya tidak cukup,” jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah provinsi harus mengutamakan skala prioritas anggaran yang lebih luas. Tidak hanya untuk pendidikan tinggi, tapi juga sektor lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dasar menengah yang menjadi kewenangan utama daerah.
Sarkowi juga menekankan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa realisasi program “gratis” tidak bisa dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, setiap bantuan yang diberikan harus melalui penghitungan yang cermat agar tetap berjalan secara adil dan berkelanjutan.
