Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti potensi ekonomi besar dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam yang selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, kawasan ini menjadi jalur utama aktivitas logistik, pelabuhan, dan transportasi air di Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah terlalu lama hanya menjadi penonton ketika sumber daya bernilai tinggi dikelola oleh pihak lain tanpa hasil yang berarti bagi daerah.
“Selama ini kita nyaris nol. Padahal Pelindo saja dari pengelolaan itu bisa dapat puluhan miliar per bulan. PTB bahkan mungkin ratusan miliar. Bayangkan jika potensi dari Mahakam dan DAS lainnya bisa dikelola sendiri, PAD kita bisa meningkat drastis,” katanya.
Ia mengungkapkan, aktivitas pelabuhan dan terminal batubara yang padat di sepanjang Mahakam seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan daerah. Namun kenyataannya, kontribusi terhadap kas daerah sangat minim, bahkan hampir tidak ada.
Menurut Husni, hal ini mencerminkan kelemahan dalam sistem tata kelola. Keuntungan dari arus logistik dan ekspor komoditas strategis hanya dinikmati segelintir pelaku usaha atau lembaga pusat, sementara rakyat Kaltim tidak merasakan manfaat langsung dari eksploitasi tersebut.
“Kalau kita terus bergantung pada skema lama, maka daerah tidak akan pernah mandiri secara fiskal. Padahal desentralisasi semangatnya memberi ruang bagi daerah mengelola potensinya sendiri,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kaltim pun mendorong perubahan skema pengelolaan DAS agar lebih berpihak kepada daerah. Salah satunya melalui pengambilalihan sebagian kewenangan dari pusat ke provinsi, terutama dalam pengelolaan jalur air dan distribusi hasil tambang lewat sungai.
Langkah-langkah strategis tengah dirancang, termasuk studi banding ke daerah lain dan pembentukan tim koordinasi dengan kementerian teknis. DPRD berharap, ada tim khusus yang dibentuk Pemprov Kaltim untuk mengawal upaya ini secara serius.
Husni menyebut bahwa aliran PAD dari pengelolaan sungai bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai program prioritas, seperti pendidikan gratis, subsidi pertanian, dan infrastruktur dasar yang selama ini masih terbatas.
“Perjuangan ini bukan hanya soal uang, tapi tentang keadilan. Rakyat Kaltim harus jadi subjek, bukan hanya penonton atas kekayaan yang diangkut dari tanah dan sungai mereka sendiri,” pungkasnya.
