DPRD Kalimantan Timur

Komisi II DPRD Kaltim Geram, Desak Pertamina Ganti Manajemen Regional

Samarinda – Ketegangan antara Komisi II DPRD Kalimantan Timur dan manajemen Pertamina wilayah Kaltim semakin memuncak. Penyebabnya, pernyataan Wakil Direktur Utama Pertamina yang mengklaim setiap outlet dealer resmi memiliki bengkel, ternyata bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai pernyataan itu sebagai kebohongan publik. Ia bahkan telah menghubungi langsung pejabat bersangkutan, namun jawaban yang diterima dinilainya mengambang dan tidak bertanggung jawab.

“Itu bohong. Katanya semua outlet punya bengkel, nyatanya tidak ada. Saya WA, dia cuma bilang ‘masih proses’. Ini bukan sekadar salah ucap, tapi bentuk pembodohan publik,” tegas Husni.

Husni menyebut, kesalahan informasi ini bukan persoalan sepele, melainkan bentuk kelalaian sistemik dalam pelayanan energi di daerah yang menjadi salah satu lumbung energi nasional. Menurutnya, Pertamina seharusnya transparan dan jujur dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan.

“Ini mencerminkan buruknya manajemen. Kita bicara soal pelayanan dasar, bukan hal remeh. Masyarakat Kaltim butuh kejelasan, bukan janji kosong,” tambahnya.

Merespons situasi ini, Komisi II DPRD Kaltim akan segera mengajukan rekomendasi tertulis kepada Pertamina pusat agar segera mengevaluasi bahkan mengganti manajemen regional Pertamina di Kalimantan Timur. Menurut Husni, hal ini penting demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN energi tersebut.

“Kami tidak bisa beri sanksi, tapi kami bisa beri tekanan politik lewat rekomendasi resmi. Kalau dibiarkan, masyarakat makin kecewa,” ujarnya.

Kemarahan parlemen daerah ini juga dipicu oleh banyaknya keluhan masyarakat terkait fasilitas yang tak sesuai janji, termasuk absennya bengkel di sejumlah SPBU resmi. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah dengan mobilitas tinggi.

Bagi Husni, polemik ini sudah masuk ke ranah yang lebih serius: integritas institusi. Ia menegaskan bahwa citra Pertamina sebagai perusahaan strategis nasional harus dibangun di atas dasar kejujuran dan tanggung jawab.

“Kalau terus begini, publik akan semakin sinis. Ini bukan cuma soal fasilitas, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan yang rusak itu susah dipulihkan,” pungkasnya.

DPRD Kaltim juga mendesak Pertamina segera melakukan audit internal atas seluruh layanan yang diklaim tersedia. Langkah itu dinilai penting agar tidak ada lagi kesenjangan antara klaim korporasi dan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Kini, mata publik tertuju ke pusat. Apakah Pertamina akan menjawab desakan ini dengan tindakan nyata, atau justru terus mempertahankan manajemen yang dinilai gagal menjawab kebutuhan energi rakyat Kaltim.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *