DPRD Kalimantan Timur

DPRD Ingatkan Risiko Aset Pemprov Beralih ke Pribadi jika Bangunan Ilegal Dibiarkan

Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan adanya potensi alih kepemilikan aset pemerintah provinsi secara tidak sah jika bangunan liar di atas lahan negara dibiarkan terus-menerus. Situasi ini dinilai berbahaya karena bisa memunculkan klaim sepihak dari generasi penerus penghuni ilegal.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap keberadaan sejumlah bangunan tanpa izin di atas lahan Pemprov di kawasan Jalan Angklung, Samarinda. Ia menyebut bahwa bila tidak segera ditertibkan, keberadaan bangunan-bangunan itu bisa dianggap sah secara sosial oleh ahli waris pemilik bangunan.

“Apabila ahli-ahli warisnya nanti, pewarisnya nanti sudah meninggal, mereka yang menempati dianggap bahwa itu warisan orang tuanya. Sehingga tidak menutup kemungkinan aset temporal itu bisa diambil alih masyarakat,” kata Jahidin.

Menurutnya, praktik seperti ini sering terjadi ketika negara tidak mengambil tindakan tegas sejak awal. Akibatnya, masyarakat bisa dengan mudah mengklaim tanah negara sebagai milik pribadi secara turun-temurun.

Hal ini bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga memperlemah kewenangan pemerintah dalam menjaga dan mengelola aset daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.

“Ini kita bangun komitmen dengan BPKAD,” ujarnya singkat, menandakan pentingnya kerja sama antarlembaga untuk mengamankan aset tersebut.

Jahidin menegaskan bahwa DPRD akan mendorong pembentukan langkah bersama agar tidak terjadi pengabaian yang berujung pada pengalihan aset secara informal. Langkah preventif harus segera dilakukan agar aset milik Pemprov tidak perlahan-lahan lepas ke tangan pihak tak berwenang.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *