Samarinda – Dugaan pencemaran minyak di wilayah Kutai Kartanegara memicu perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, meminta agar PT Pertamina segera turun tangan menangani insiden tersebut dan tidak membiarkan persoalan lingkungan ini berlarut-larut.
Samsun menegaskan bahwa bila benar terjadi pencemaran, maka pihak yang paling mungkin bertanggung jawab adalah Pertamina. Ia menyebut tidak ada perusahaan lain yang memiliki izin menambang minyak selain BUMN energi tersebut.
“Kalau memang terjadi pencemaran, itu sudah bisa dipastikan dari Pertamina. Pertamina harus segera ambil tindakan. Jangan sampai terjadi pencemaran seperti itu,” ujar Samsun.
Menurutnya, instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas dalam penelitian lingkungan, seharusnya segera turun ke lapangan untuk melakukan investigasi.
“termasuk DLH, kemudian lembaga-lembaga yang punya kapasitas untuk melakukan penelitian terkait dengan lingkungan, harusnya segera turun untuk bisa menginvestigasi terkait pencemaran,” tegasnya.
Samsun juga menekankan bahwa status sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak membuat Pertamina kebal dari tanggung jawab hukum. Setiap badan atau orang yang menyebabkan kerusakan lingkungan tetap harus dimintai pertanggungjawaban.
“Pertamina harus segera bertindak. Ada kemungkinan untuk setiap orang dan badan harus bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi. Jadi mentang-mentang BUMN terus nggak bisa dipanggil. Enggak. Semua bertanggung jawab,” jelasnya.









