Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menilai peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai jika kesejahteraan guru masih diabaikan. Pemberian insentif dan jaminan kelayakan hidup bagi tenaga pendidik menjadi perhatian penting yang harus dijadikan prioritas oleh pemerintah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas keilmuan para guru, maka aspek kesejahteraan mereka tidak boleh dikesampingkan. Ia menegaskan, pengabdian guru harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kelayakan hidupnya.
“Bagaimana mungkin kita bisa meng-upgrade kualitas guru jika kelayakan hidup mereka tidak ditingkatkan? Ini persoalan mendasar yang tidak bisa ditunda,” ujarnya, Rabu (17/06/2025).
Ia juga menyoroti masalah penggajian guru honorer non-P3K yang hingga kini belum memiliki kejelasan. Menurutnya, meski tidak masuk dalam skema pengangkatan pusat, pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk mereka.
“Walaupun mereka tidak masuk dalam P3K, faktanya mereka tetap mengajar. Itu artinya ada tanggung jawab moral dan administratif yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” tambahnya.
Menurut Darlis, perhatian terhadap guru honorer merupakan bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai pelosok Kaltim. Ia menyebut, tanpa guru-guru ini, banyak ruang kelas akan kosong dan kualitas pembelajaran menurun.
Ia juga mendorong agar sistem pendataan guru segera diperbaiki agar tidak terjadi kekeliruan dalam distribusi insentif maupun kebijakan pendidikan lainnya. “Kita tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa data yang akurat. Ini kunci agar program kita berjalan efektif dan adil,” tegasnya.
Dengan perbaikan data dan peningkatan kesejahteraan guru, Darlis berharap kualitas pendidikan di Kaltim akan lebih merata dan menciptakan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan.
