Samarinda – Hotel Royal Suite di Balikpapan kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kalimantan Timur melontarkan kritik tajam atas pengelolaannya. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut pengoperasian hotel yang dibiayai dengan dana publik itu menyimpang dari tujuan awal pembangunannya dan dinilai mencederai kepercayaan masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Ananda menegaskan bahwa kerja sama pengelolaan hotel tersebut perlu dibatalkan dan dibahas ulang dari awal. “Rekomendasinya kami cabut saja. Kita bahas ulang kerja samanya dan cari pihak ketiga yang benar-benar serius mengelola,” tegas Ananda, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Hotel Royal Suite diketahui dibangun melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), namun pengelolaannya kini jauh dari harapan. Alih-alih menjadi fasilitas publik, hotel tersebut memiliki tujuh ruang karaoke dan menjual minuman beralkohol, yang menimbulkan polemik di masyarakat. Tak hanya itu, pihak pengelola, PT TBI, dilaporkan menunggak kontribusi hingga Rp4,8 miliar kepada pemerintah daerah.
“Ini uang rakyat. Harusnya manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan malah disalahgunakan,” ujar Ananda.
Temuan ini diperkuat oleh hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi I DPRD Kaltim beberapa waktu lalu. Dalam sidak tersebut, anggota dewan menemukan adanya pelanggaran dalam bentuk keterlambatan setoran kontribusi serta perubahan fungsi hotel dari tempat pelayanan publik menjadi pusat hiburan malam.
Ananda menegaskan DPRD tidak akan membiarkan penyimpangan ini terus berlangsung. Lembaganya, kata dia, akan mendorong pencabutan izin kerja sama dan mencari mitra baru yang lebih profesional serta memiliki integritas dalam mengelola aset publik.
“Kalau dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. DPRD wajib bersikap,” ujarnya.
Desakan ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah daerah untuk bertindak tegas dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset yang dibiayai dari anggaran publik. Hotel Royal Suite, yang semula dimaksudkan untuk menunjang layanan masyarakat, kini justru menjadi simbol kelalaian tata kelola aset yang patut dikoreksi.









