DPRD Kalimantan Timur

Jalan Poros PPU–Paser Jadi Prioritas, DPRD Kaltim Minta Sinergi Nyata Antarpemerintah

Samarinda – Peningkatan jalan utama penghubung antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser menjadi dua jalur terus didorong sebagai prioritas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Proyek ini dinilai vital karena menjadi jalur penghubung strategis antara wilayah selatan Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak semata bergantung pada kesiapan teknis dan anggaran. Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas pemerintah sebagai kunci kelancaran.

“Peningkatan jalur ini sangat penting, tetapi harus ada kesamaan persepsi dan koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” ungkap Baharuddin baru-baru ini.

Menurutnya, sinergi yang dibutuhkan harus dibangun secara konkret, mulai dari perencanaan anggaran bersama, koordinasi di lapangan, hingga pelibatan masyarakat yang terdampak. Ia mengingatkan bahwa jalan poros ini bukan sekadar akses fisik, tetapi juga jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, terutama dalam konteks berkembangnya IKN.

“Dengan bertambahnya kendaraan akibat aktivitas di IKN, infrastruktur jalan dua jalur menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tambahnya.

Tak hanya soal konektivitas, Baharuddin melihat proyek ini berpotensi menumbuhkan ekonomi lokal. UMKM yang tersebar di sepanjang jalur diyakini akan diuntungkan dengan kemudahan akses dan efisiensi transportasi. Namun ia mengingatkan, pembangunan harus dirancang partisipatif dan melibatkan semua pihak sejak awal.

“Perlu tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Semua unsur harus dilibatkan agar hasilnya maksimal dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar menyusun perencanaan anggaran yang transparan dan akomodatif terhadap masukan dari DPRD serta pemerintah kabupaten. Tak hanya itu, pemerintah daerah seperti PPU dan Paser juga diminta tidak bersikap pasif.

Ia melanjutkan bahwa daerah harus proaktif dalam mengajukan skema pendanaan bersama, termasuk dengan mengalokasikan dana pendamping dari APBD masing-masing. Baharuddin menilai proyek jalan poros PPU–Paser ini sebagai contoh nyata pembangunan yang mendorong keadilan dan pemerataan wilayah.

“Partisipasi masyarakat juga penting. Mereka perlu diberi ruang untuk terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan,” tutupnya.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *